Bagaimana Perdagangan Forex Dikenakan Pajak Di Australia

Peringkat broker opsi biner:

Sistem Pajak di Australia

Mengenali sistem perpajakan yang berlaku di negara lain akan sangat membantu pemahaman kita akan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, hal ini akan sangat bermanfaat sekali apabila kita ingin mendalami pajak dalam konteks internasional. Pembandingan yang dilakukan dengan lengkap dan mendalam akan suatu sistem pajak di satu negara akan menguatkan pemahaman akan adanya suatu sistem terintegrasi yang melingkupi tidak hanya sistem perpajakan, tetapi juga mencakup ekonomi dan hukum. Tulisan ini diperuntukkan sebagai pengantar untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku di Australia pada saat tulisan ini dibuat dengan sedikit pembahasan atas beberapa perbedaan dengan sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem Pemerintahan
Australia menganut sistem pemerintahan Federal dengan adanya Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian (State). Terdapat juga pemerintah lokal (Local) sebagai bagian dari negara bagian.

Sistem Hukum
Australia merupakan negara “common law” dimana terdapat dua sumber hukum yaitu Undang-Undang dan putusan hakim. Putusan hakim menjadi precedent (dasar) untuk putusan-putusan selanjutnya. Undang-undang (Act) berlaku untuk suatu aturan tertentu yang kemudian putusan hakim yang menjadi dasar utama apabila ada hal-hal tertentu yang tidak diatur oleh undang-undang.

Jenis Pajak
Berdasarkan wewenang pemungutan, terdapat jenis-jenis pajak :
a. Pajak Federal :
a.1 Income Tax (Pajak Penghasilan)
Fringe Benefits Tax (Pajak atas Natura dan Kenikmatan), Capital Gain Tax (Pajak atas Capital Gain), Resource Rent (Petroleum -PRRT dan Mineral – MRRT)
a.2 Consumption Tax :
– Good and Service Tax – GST (PPN)
– Excise : Fuel (BBM), Tobacco (rokok), Alcohol, dll
– Custom (Bea)
a.3. Superannuation

b. Pajak Negara Bagian :
b.1 Stamp Duty Tax (semacam BPHTB), Land Tax, Land Rates
Payroll Tax (Pajak atas gaji)
b.2 Consumption Tax :
– Insurance
– Vehicle
– Gambling, dll.

c. Pajak Lokal : Municipal/Property Rate

Peringkat broker opsi biner:

Tarif Pajak – PPh
PPh Badan dikenai tarif flat 30%, sementara PPh Orang Pribadi dikenai tarif progresif dengan maksimal 45%. Selain tarif diatas, diterapkan juga pajak tambahan berupa ‘Medicare Levy’ sebesar 1,5% (2% mulai Juli 2020). Australia menerapkan metode imputasi penuh atas dividen, dimana atas dividen yang didistribusikan oleh perusahaan terdapat kredit (‘franking dividend’) yang bisa dikreditkan oleh penerima dividen.

Tahun Pajak dan SPT.
Tahun pajak dimulai dari 1 Juli dan berakhir 30 Juni tahun berikutnya. Masa penyampaian SPT paling lambat 31 Oktober.

Undang – Undang Pajak – PPh
Pajak Penghasilan di atur dalam Undang – Undang sebagai berikut :
1. Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA 1936)
2. Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA 1997)
3. Income Tax Rates Act 1986
4. Taxation Administration Act 1953
5. Fringe Benefits Tax Act 1986

Kebijakan Pajak
Australia telah menyusun dan menerbitkan Australia’s Future Tax System Review (AFTSR) yang lebih dikenal dengan nama Henry Tax Review. Review ini menjadi panduan untuk reformasi sistem perpajakan di Australia untuk masa depan. Kebijakan-kebijakan yang disarankan dan argumentasi-argumentasinya bisa dilihat di sini.

Bahasan
Berbeda dengan Indonesia yang mengenakan pajak atas seluruh katagori penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis, di Australia terdapat pembedaan antara penghasilan yang berupa ‘ordinary income’ dan ‘judicial income’. Penghasilan atas ‘capital gain’ diperlakukan berbeda walaupun masih dalam kerangka yang sama dalam pajak penghasilan.

Fringe Benefits Tax (FBT) di Australia dikenai terhadap pembayaran ‘benefit in kind’ atau natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Pajak atas penghasilan ini dibayar oleh perusahaan pemberi. Sementara di Indonesia, pemberian benefit jenis ini tidak boleh dibiayakan sesuai pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan pengecualian atas pemberikan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, di daerah terpencil dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sehingga apabila tidak bisa dibiayakan, maka sebenarnya perusahaan menanggung pajaknya berupa kenaikan penghasilan kena pajak dan berimplikasi pada besaran jumlah pajak perusahaan.

GST(PPN) di Australia sebenarnya merupakan pajak negara bagian. Akan tetapi, pemerintah federal yang memungut pajak ini dan kemudian mendistribusikan seluruhnya kepada pemerintah negara bagian. Sementara di Indonesia, wewenang atas pajak konsumsi dibagi kepada antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berwenang atas pemungutan pajak hotel dan restoran serta pajak atas catering. Dilain pihak, pemerintah pusat berwenang memungut PPN.

Payroll Tax merupakan pajak atas gaji dan semacamnya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan. Apabila sudah mencapai nominal tertentu, maka perusahaan harus membayar pajak ini. Perlu dibedakan dengan pajak penghasilan, payroll tax ini dikenai terhadap perusahaan. Karena tingginya batas bawah untuk tidak kena pajak ini, maka hanya sedikit sekali pemberi kerja yang dikenai pajak atas payroll ini. Sementara itu, Indonesia tidak mengenal adanya payroll tax dengan mekanisme seperti ini.

Simpulan
Terdapat perbedaan jenis pajak dan perlakuan atas pajak tertentu yang berlaku di Australia apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Sumber :
1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Australia’s Future Tax System Review (AFTSR).
3. Graeme S Cooper, Richard Krever, Phillip Burgess, Richard J Vann and Miranda Stewart, Income Taxation, Commentary and Materials (Thomson Reuters, 7th ed, 2020).
4. http://www.ato.gov.au

Disclaimer : Ini hanya pendapat pribadi penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan penulis.

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia

Penulis: Dwiya Freelancer ( August 3, 2020 – 1:22 pm ) Filed Under: Artikel Tagged With: belajar trading forex, pajak, trading forex

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia – Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Perlakuan Pajak

Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari RP 2.050.000 per bulan.

Pajak Trading Forex di Indonesia

Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik karyaan swasta maupun pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari 2 juta maka anda wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2020) Bahkan untuk transaksi saham sekarang juga dikenakan pajak. Kalau karyawan dan wirausaha hingga pelaku trading saham harus membayar pajak lalu bagaimana dengan mereka yang menjalankan bisnis trading forex, apakah juga harus membayar pajak? Berikut penjelasannya.

Sama halnya dengan karyawan, wirausaha dan pelaku transaksi saham aktivitas transaksi trading forex juga dikenakan pajak. Penerapan pajak yang berkenaan dengan aktivitas trading forex, sudah pernah diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf l undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) nomor 36 tahun 2008. Menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama ditegaskan, bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan (PPh) karena selisih kurs mata uang asing atau trading forex, akan mengikuti tarif PPh umum pasal 17 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 yang mana bagi orang selaku wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OP) adalah sebagai berikut:

  • Sampai dengan 50.000.000 pajak 5 %
  • Di atas 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 pajaknya 15%
  • Di atas 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 pajaknya 25%
  • Di atas 500.000.000 pajaknya 30%

Demikian pula halnya dengan pelapor pajak atas penghasilan selisih kurs mata uang asing akan mengikuti kewajiban WP OP pada umumnya. Yaitu dilakukan pada saat penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini sebagai bagian dari penghasilan lainnya, sesuai dengan yang telah diatur dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Sehubungan dengan transaksi trading forex, maka atas penghasilan selisih kurs mata uang asing yang diperoleh seorang pelaku trading forex, akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Hal ini karena termasuk dalam pengertian penghasilan teratur (penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam ssetiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final) sesuai dengan KEP-537/PJ/2000

Pajak Forex Di Luar Negeri

Jika anda trading di broker lokal, tentunya perhitungan pajak ini perlu anda masukkan dalam perhitungan money management trading anda nantinya. Terlebih jika ternyata diputuskan bahwa loss pun harus bayar pajak. Diluar negeri sendiri yang regulasinya ketat seperti US, jerman, perancis dan Australia, besaran tetapan nilai pajak yang berlaku terlalu sering berubah-ubah. Bahkan di UK, pajak untuk forex adalah free. Sebagian besar regulasi dinegara-negara tersebut menyebutkan bahwa, selama trading forex tersebut bukanlah pendapatan utama, maka tidak akan dikenai pajak. Karena sebenarnya pajak untuk usaha forex trading tersebut sudah dibayar si perusahaan broker. Itu sebabnya ada spread, komisi, swap dan biaya lain yang kadang dikenakan oleh broker kepada trader.

Bagi trader Indonesia yang kebetulan memang bermain dibroker luar, berita mengenai pajak ini tentunya belum merupakan hal yang serius. Apalagi karena sampai saat ini belum ada mekanisme keuangan di Indonesia yang bisa memantau aliran dana, antara trader Indonesia dan broker luar, terutama jika transaksi memakai payment processor seperti neteller, skrill atau memakai perantara seperti IB atau excharge online. Namun dengan adanya pengenaan pajak bagi para pelaku trading forex, sebenarnya menguntungkan. Hal ini karena pelaku trading forex tidak perlu lagi menjelaskan aliran dana kepada perbankan. Bahkan pelaku trading forex juga tidak akan dicurigai apabila ada aliran dana dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya.

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: