Kegiatan Pedagang Pedagang Opsi Yang Tidak Biasa – Ikuti Perkembangan Zaman, Jokowi Minta Pedagang

Peringkat broker opsi biner:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani ini akan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada Dosen serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moriil maupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian.

Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari judul ini ( Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pembangunan Ekonomi dan Solusi Penataannya ) sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

Kebumen, Januari 2020

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahtraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

Peringkat broker opsi biner:

1.2. Rumusan Masalah

  1. Apakah pengertian pedagang kaki lima ?
  2. Apa saja ciri – ciri pedagang kaki lima ?
  3. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya pedagang kaki lima ?
  4. Apa sajakah dampak positif dan negatif dari keberadaan pedagang kaki lima ?
  1. Apa sajakah kebijakan pemerintah dalam menangani pedagang kaki lima ?
  2. Apa solusi yang tepat untuk penataan ruang bagi pedagang kaki lima ?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima ( sektor informal ) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menajalankan usahanya menggunakan tempat – tempat fasilitas umum, terotoar, pinggir – pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan usahanya jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha seperti kegiatan pedagang – pedagang kaki lima.

Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kurniadidan Tangkilisan, 2002:21 )

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggungjawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan ( Sugiharsono dkk, 200:45 )

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indoneesia dibagi atas dua yaitu, pedagangan besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil ( KBBI.2:2002:230 )

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain ( Widodo.2008:285-286 )

2.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah manifestasi dari suatu proses menuju kemajuan material Perekonomian, sehingga ukuran – ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari besaran Indicator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, pertumbuhan PDRB, proses akumulasi modal untuk investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan karakteristik semacam itu, egara – negara berlomba menggapai kemakmuran ekonomi lewat serangkaian penyelenggaraan. Pembangunan secara sistemastis, dengan tujuan utama memuaskan masyarakat ( individu )secara material. Filsafat pembangunan seperti ini sering disebut dnegan istilah “ fordisme “, yang merujuk kepada upaya terciptaya masyarakat dunia yang makmur berdasarkan maksimisasi kegunaan tanpa batas, yang dibentuk melalui tiga elemen penting, yaitu rasionalitas, efisiensim, dan produksi / konsumsi masal. ( A Erani Yustika,2002:49 )

Langkah – langkah pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan – perubahan dalam struktur sosial, sikap – sikap yang sadar terbiasa dan lembga – lembaga nasional termasuk percepatan / ekselarasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolute ( M.p.Todaro, 1993:124 ).

Dengan demikian pembangunan ekonomi usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usah – usaha pembangunan secara keseluruhan meliputu juga usaha – usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang ( Sadono sukirno, 1985:13 )

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

  1. Suatu proses, yang berarti perubahana yang terjadi secara terus menerus.
  2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan,
  3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.

H.F Wiliamson mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses dimana suatu negara dapat menggunakan sumber – sumber daya produksinya sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut ( Winardi, 1983:4 )

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha dan proses yang menyebabkan perubahan dari ciri – ciri penting dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan system politik, struktur sosial, nilai – nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonomi ( Sadono sukirno, 1985:101 )

Selain itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatkan produksi dengan jalan menambah peralatan modal serta meningkatkan keahlian. Ukuran unuk suatu kemajuan tidak hanya pendapatan per kapitanya melainkan juga produktifitasnya ( Sumitro Djojohadikusumo,

Pemabngunan ekonomi bukan saja berarti perombakan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat tetapi juga merupakan perombakan dalam sikap masyarakat dan berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat lainnya.

Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian didalam negeri untuk nasib dan parakarsa. Untuk menciptakan kemajuan material harus diprakasai oleh yang bersngkutan dan tidak dapat digabungkan dari luar, kekuatan ini sebaiknya tidak hanya untuk merangsang atau membantu kekuatan nasional. Bantuan ini hanya bersifat mengawali atau merangsang perubahan dan tidak bersifat mempertahankan ( M.L.Jhingan, 1999:41 )

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah limakaki atau sekitar satu setengah meter.

Dari hasil penelitian oleh soedjana (1981) secara spesifik yang di maksud pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual diatas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan,pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah limakaki atau sekitar satu setengah meter.

Dari hasil penelitian oleh soedjana (1981) secara spesifik yang di maksud pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual diatas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan,pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.

3.2. Ciri – ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri – ciri umum yang dikemukakan oleh kartono dkk ( 1980:3-7 ), yaitu

  1. Merupakan pedagang yang kadang – kadang juga sekaligus berarti produsen
  2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain ( menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang )
  3. Menjajankan bahan makanan, minuman, barang – barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran
  4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya
  5. Kualitas barang – barang yang diperdagangkan relati rendah dan biasanya tidak berstandar
  6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah
  7. Usaha skala kecil bias berupa family enterprice, dimana ibu dan anak – anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung
  8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima
  9. Dalam melaksanakan pekerjaanya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, da nada pula yang melaksanakan musiman.

3.3. Faktor – faktor Penyebab Adanya Pedagang Kaki Lima

Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima terutama dikota-kota besar terjadi karena :

  1. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang Kaki Lima .
  2. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (activity support).
  3. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima

3.4. Dampak Positif dan Negatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima

3.4.1. Dampak positif keberadaan pedagang kaki lima

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis.Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

3.4.2. Dampak negatif keberadan pedagang kaki lima

PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian,ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.

Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan) Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko Dan sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.

3.5. Kebijakan Pemerintah Menangani Pedagang Kaki Lima

Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan , yang paling menarik menurut kami dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah.

Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economiy. Kita juga harus melihat bahwa PKL memiliki beberapa segi positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL maka pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik kepada para PKL tersebut, dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah khususnya pada warga golongan menengah bawah. Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di PKL maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain terutama kesehatan dan pendidikan.

Apabila kita berbicara mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah pasti mempunyai alas hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang.

Kebijakan publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Kembali pada persolan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah). Pemerintah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain .

  1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
  2. Kios kios tersebut disediakan secara gratis.
  3. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi
  4. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, Pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios – kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL.

Pemerintah Kota merasa telah melakukan yang terbaik bagi para PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini. Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu;

Pertama dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikut sertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.

Kedua adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, Pemerintah seringkali menggunakan perspektif yang teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau sharing informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda.

Selama ini, pedagang kaki lima menganggap Pemerintah Kota tidak pernah memberikan rasionalisasi dan sosialisasi atas kebijakan relokasi yang dikeluarkan, sehingga pedagang kaki lima curiga bahwa relokasi tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan dan kepentingan Pemerintah Kota atas proyek tamanisasi. Selain itu, tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidak jelasan konsep relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga pedagang kaki lima melakukan penolakan terhadap kebijakan relokasi.

3.6. Solusi Penataan Pedagang Kaki Lima

Permasalah yang timbul karena banyaknya masyarakat / konsumen yang berkumpul disuatu lokasi perbelanjaan tanpa memperhatikan kelancaran lalu lintas kendaraan serta parkir kendaraan, sehingga mengakibatkan kemacetan dan kesemrawutan serta ketidaknyamaan konsumen keluar masuk ke area belanja.

Sebuah hal yang ironis, keberadaan pedagang kaki lima bukanlah karena diundang oleh pemerintah dan juga warga, mereka dating sendiri dengan kemauan sendiri. Mereka kemudian menguasai banyak area yang tidak semestinya mereka pergunakan. Pedagang kaki lima cenderung bersifat egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, mereka menjadi masalah bagi suatu kota tertentu.

Oleh karena itu, sebenarnya solusi bagi permasalahan pedagang kaki lima di suatu kota tertentu adalah dua hal yakni,

  1. Pemerintah harus menegakan peraturan yang ada

Hukum dan aturan dibuat untuk menjamin ketertiban di masyarakatt. Hukum dan aturan berlaku pada setiap orang dan tiba bias tebang pilih. Kalau semua warga mematuhi peraturan yang ada, maka pedagang kaki lima pun harus mematuhinya, tidak ada terkecuali. Pemerintah harus menjalankan fungsinyabdan penegakan hukum.

  1. Pedagang kaki lima harus mematuhi peraturan yang ada

Pedagang kaki lima harus menyadari bahwa mereka harus mematuhi peraturan yang ada demi, ketertiban dan kenyamanan bersama. Alasan perut dan kebutuhan hidup tidak bisa selalu dikemukakan karean semua warga lainnya juga mencari nafkah. Mereka harus menyadari bahwa mencari nafkah tidak berarti boleh merugikan orang lain dengan memakai fasilitas umum dan badan jalan.

Hanya itu solusinya, memikirkan solusi masalah kaki lima dengan membuat penampungan dan pasar baru hanya akan bersifat sementara saja. Justru hal tersebut akan mengundang pedagang kaki lima baru utnuk melakukan hal yang sam di kota – kota lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pemerintah menghadapai suatu tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima atau yang lebih kita kenal dengan nama PKL. Pemerintah dalam hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

PKL yang dianggap illegal, mengganggu ketertiban kota dan alasan –alasan lain yang mengharuskan pemerintah membuat suatu kebijakan melarang keberadaan PKL. Tetapi sebaiknya pemerintah tidak melihat PKL dari satu sisi saja, PKL juga telah memaikan peran sebagai pelaku shadow economy. PKL perlu diberdayakan guna memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. PKL merupakan sebuah wujud kreatifitas masyarakat yang kurang mendapatkan arahan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan arahan pada mereka, sehingga PKL dapat melangsungkan usahanya tanpa menimbulkan kerugian pada eleman masyarakat yang lainnya.

Pemerintah kota mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain :

  1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios – kios
  2. Kios kios tersebut disediakan secara gratis.
  3. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi
  4. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemrintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yag terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL, kerena dengan adanya kios – kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu pemerintah juga berjanji akan memeprhatikan aspek promosi, pemasarang, bimbingan pelatihan, dan kemudian modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangnai kebradaan PKL.

4.2. Saran

Dalam perancagan tata kota, relokasi PKL seharusnya melibatkan PKL mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati. Rekomendasi kebijaknsanaanya adalah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk menigkatkan pertisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah mestinya serius untuk mendengarkan aspirasi paa PKL melalui paguyuban – paguyuban PKL dilokasi masing – masing sehingga program – program penataan tidak menjadi sia – sia.

Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam menangani PKL ini adalah :

  1. Mengambil dengan paradigma bahwa PKL bukanlah semata – mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, namun tentunya alasan ini jangan sampai digunakan pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Pemkot tetap harus tega namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan
  2. PKL sesungguhnya juga merupakan asset dan potensi ekonomi jika benar – benar bisa dikelola dengan baik. Paradigm ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Pemkot ke PKL yang selama ini dianggap sangat represif – punitive yang justru melahirkan perlawanan dan mekanisme “ kucing – kucingan “ yang sama sekali tidak menyelsaikan masalah.
  3. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan kurangnya ruang untuk mewadaih kegiatan PKL di perkotaan.
  4. Pemerintah kota harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL, pasang surut perkembangan PKL serta bangunan liar diberbagai wilayah kota, sehingga bisa meletakan argument logis untuk aktifitas berikutnya. Sehingga model pembinaan ke PKL bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal.
  5. Pemerintah kota harus membuka diri untuk bekerjasama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini.
  6. Pemerintah kota harus memastikan paying hukum ( perda ) yang tidak menjadikan PKL sebagai pihak yang dirugikan.
  7. Pemerintah kota juga harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan 10% area bagi tiap – tiap tempat pembelanjaan seperti mall atau supermarket ysng dikhusuan untuk PKL.
  8. Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dikeluarkan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan buka pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu.
  9. Selain penerapan kebijakan penertiban terhadap PKL, pemerintah kota juga harus berani melakukan penertiban kepada komunitas lain yang melanggar garis sempadan
  10. Pemerintah kota juga harus punya langkah prefentif berupa pencegahan arus urbanisasi agar tidak kelewat batas atau melebihi kemampuan daya tamping kota.

Apa Beda Pedagang dan Pengusaha?

Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa !! Topik saya kali ini adalah : “Apa Beda Pedagang dan Pengusaha?”

Baik, banyak orang bertanya pada saya, sebagai seorang entrepreneur, apa yang bisa saya lakukan? Banyak juga yang berkata begini, “Pak, saya ingin menjadi pengusaha”. sebenarnya hal ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya.

Menjadi pengusaha itu bukan bicara soal ingin atau tidak. Tapi pengusaha itu bicara tentang mindset atau pola pikir. Dan pengusaha itu juga berbicara tentang apakah anda itu membuat sebuah ketetapan atau keputusan bahwa saya memang mau menjadi pengusaha.

Disini ada perbedaan yang sangat jelas, antara apa bedanya pedagang dengan pengusaha. Sekilas pengusaha dan pedagang itu mirip. Tetapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat jauh. Sebenarnya saya sudah membahas ini di video “5 level pengusaha”. Pertama, pedagang itu berada di bisnis level pertama. Sedangkan pengusaha berada di level keempat dan kelima.

Baik, saya akan membahas disini secara gamblang, apa beda pedagang dan pengusaha. Kalau pedagang, yang penting bisa mendapatkan uang. Pokoknya setiap hari dapat uang. Tidak peduli buka toko atau buka stand, yang penting berjualan lalu dapat uang. Yang penting dapat profit. Tidak salah, karena begitulah pedagang.

Tetapi kalau pengusaha, setiap hari juga mendapatkan uang. Tetapi uangnya didapat darimana? Yaitu dengan cara bisa mendapatkan solusi, bisa membentuk sistem dimana uang dapat menghasilkan dengan sendirinya. Jadi sistem tersebut yang mengatur kegiatan usahanya. Dan sistem tersebut yang akhirnya menghasilkan uang untuk dirinya. Bukan dirinya yang menghasilkan uang.

Tetapi sangat wajar jika anda sebagai pemula awalnya memulai dulu sebagai pedagang. Itu sangat wajar. Dan anda bisa menonton video-video saya sebelumnya, ada sangat banyak pembahasan tentang topik tersebut.

Kemudian bedanya pedagang dan pengusaha yang kedua adalah : pedagang itu pekerja keras, dan seluruh aktivitas usahanya dilakukan sendiri. Tidak ada yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi misalnya kalau buka depot, dia masak sendiri, berjualan sendiri, mengurus pembayaran sendiri, meracik bumbu sendiri, dibungkus sendiri, bahkan mengantar makanan sendiri. Ini namanya pedagang.

Namun kalau pengusaha, sudah ada sistem. Jadi sudah men-set up sistem, sudah ada management, kemudian cukup mengawasi kinerja karyawan atau tim di dalam aktivitas bisnisnya. Jadi anda tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi anda bekerja secara tim. Tim inilah yang membantu bisnis anda untuk terus berkembang dan berkembang. Anda bisa lihat lebih lengkapnya di video “5 level pengusaha“.

Kemudian beda pedagang dan pengusaha yang ketiga adalah, waktu milik pedagang digunakan untuk mengawasi bisnisnya yang sangat banyak. Sampai ia lupa untuk membangun silaturahmi dengan teman-temannya, atau membangun hubungan dengan relasi.

Tetapi kalau pengusaha, waktu untuk mengawasi bisnisnya sangat sedikit. Karena apa? Karena bisnisnya sudah di take over oleh sistem, sehingga dia tidak perlu melakukan pekerjaan secara detail dan mendetail, semuanya diawasi sendiri. Karena sudah ada tim yang mengejar itu semua.

Dan akhirnya dia punya banyak waktu untuk membangun networking, membangun silaturahmi dan membangun relasi dengan teman-temannya karena itu sangat penting. Karena banyak orang yang sangking sibuknya, mereka tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat penting. Tetapi karena sudah banyak waktu tersita untuk bisnisnya, ia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal lain. Itulah pedagang.

Beda pedagang dan pengusaha yang keempat, pedagang belum tentu pernah menjadi pengusaha. Tetapi kalau pengusaha, saya pastikan dia sudah pernah menjadi pedagang. Contohnya saya sendiri. Saya sekarang sudah memiliki bisnis di level keempat dan mau menuju ke level kelima. Sekarang bisnis saya sudah dikelola oleh seluruh tim saya.

Saya dulu pernah menjadi reseller. Saya pernah menjadi pedagang 20 tahun yang lalu. Dan saya sangat paham perasaan ini. Tetapi karena saya merintis bisnis saya konsisten dan fokus selama 20 tahun ini, akhirnya saya bisa mempunyai tim sebesar seperti sekarang. Dan semua bisnis saya dikelola oleh tim saya. Dan sekarang saya juga punya banyak waktu untuk menginspirasi anda, bukan? Ini sesuatu yang sangat penting. Jika tidak, saya tidak punya banyak waktu untuk menginspirasi anda. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi, segala sesuatu dimulai dari awalnya saya pernah menjadi seorang pedagang.

Yang kelima adalah, seorang pedagang menggantungkan bisnisnya pada diri sendiri. Sedangkan pengusaha menggantungkan bisnisnya pada kerja tim. Jadi semua dari kerjasama tim. Timnya yang mengerjakan bisnisnya. Dan dia memikirkan sesuatu, memikirkan sebuah visi, memikirkan sebuah pola supaya timnya bekerja secara lebih maksimal dan maksimal, dan akhirnya bisnisnya semakin besar dan semakin besar.

Dan yang terakhir, yang keenam adalah jika pedagang yang dipikirkan hanyalah omzet, omzet, dan omzet harian, sedangkan kalau pebisnis atau pengusaha yang dipikirkan adalah aset, aset,dan aset. Jadi timnya adalah aset. Dan asetnya terus berkembang dan berkembang, akhirnya bisnis yang ia jalankan semakin bigger and bigger, semakin besar.

Demikianlah sekilas perbedaan pedagang dan pengusaha. Jika anda ingin tahu lebih detail, silahkan anda cek video saya “5 level pengusaha”. Pedagang itu biasanya di level pertama. Tentunya tidak mungkin semua orang begitu memulai berbisnis langsung menjadi pengusaha level kedua atau ketiga. Itu tidak mungkin. Jadi harus memulai dari level pertama terlebih dahulu. Jadi step by step.

Ini kurang lebih supaya anda mengetahui perbedaannya. Dan juga tidak bisa setiap orang tiba-tiba menjadi pengusaha seperti yang saya bahas di video tersebut. Semua harus memulai dari awal dahulu, memulai step by step. Saya harapkan semoga suatu hari anda bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dan memiliki basis sistem yang luar biasa.

Baik sahabat entrepreneur, bila anda menyukai video ini silahkan klik share dan jangan lupa klik subscribe di bawah atau berlangganan, dan otomatis anda akan mendapatkan banyak tips dan banyak notifikasi setiap ada video baru langsung di dalam e-mail anda. Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.successbefore30.com disini. Website ini berfungsi sebagai sarana informasi semua tips-tips inspiratif berupa artikel tentang bisnis dan kewirausahaan untuk menunjang kemajuan bisnis anda.

Sukses untuk anda, salam hebat luar biasa !!

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: