Perdagangan Sistem Diskresioner Vs – [email protected] STAN Kebijakan Fiskal Diskresioner – E

Peringkat broker opsi biner:

belajar ekonomi yuk !

(Media online Matpel Ekonomi SMAN 4 Cilegon)

Blog ini merupakan Media online Matpel Ekonomi SMAN 4 Cilegon * ©2020

Translate

Senin, 22 Oktober 2020

Kebijakan Fiskal

Dalam setiap perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang akan secara otomatis menciptakan kestabilan yang lebih tinggi kepada kegiatan ekonomi. Pendapatan atau pengeluaran yang mempunyai sifat seperti itu dinamakan penstabil otomatik. Jenis-jenis penstabil otomatik yang utama adalah:

  • pajak proporsional dan pajak progresif
  • asuransi pengangguran
  • kebijakan harga minimum

Adalah kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal diskresioner diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, menciptakan tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tidak menghadapi inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Alat yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankannya aadalah sebagai berikut:

  • Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah
  • Membuat perubahan sistem pemungutan pajak
  • Mengadakan pinjaman pemerintah.

Inilah 10 Contoh Kebijakan Fiskal yang Pernah Dilakukan di Indonesia yang Membangun Ekonomi

By Onny Luchyani
Post date

Peran kebijakan fiskal di Indonesia cukup penting dalam mengatasi permasalah perekonomian. Contoh kebijakan fiskal yang pernah dilakukan di Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1998. Kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan:

  • Penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan subsidi.
  • Peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Fungsi pajak dalam perekonomian adalah sebagai salah satu pemasukan negara. Intensifikasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi pajak adalah hasil dari adanya ekstensifikasi pajak. Sedangkan ekstensifikasi dalam bidang pajak memiliki arti bahwa adanya upaya yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Pada masa ini dilaksanakan kebijakan fiskal dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Hasil dari kebijakan fiskal ini adalah:

Peringkat broker opsi biner:
  • Dari sisi pendapatan negara, yaitu rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan sebanyak 0,5 persen (tahun 2002 rasio pajak terhadap PDB sebesar 13 persen, dan pada tahun 2003 rasio pajak terhadap PDB sebesar 13,5 persen). Hasil lainnya juga terlihat pada peningkatan rasio pajak non migas (minyak dan gas bumi).
  • Dari sisi pengeluaran negara, yaitu rasio belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kestabilan, hal ini sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengefisiensikan dan mengefektivitaskan anggaran negara. Persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2002 adalah sebesar 20 persen, persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 21,1 persen, dan persentase rasio belanja negara terhadap PDB pada tahun 2004 adalah sebesar 21,6 persen.
  • Defisit anggaran negara terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2002 dapat ditahan menjadi 1,5 persen.
  • Realisasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2004 mencapai 1,3 persen. Di Indonesia sendiri tentunya telah memiliki dasar hukum APBN.

3. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 20014 dilaksanakan penyusunan APBN tahun 2005 yang menggambarkan adanya keseimbangan antar kebutuhan. Hal ini mencakup kebijakan-kebijakan yang cukup strategis, yaitu:

  • Kebijakan belanja khususnya gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.
  • Kebijakan belanja khususnya terkait subsidi BBM dan non BBM.
  • Penetapan prioritas alokasi anggaran
  • Kebijakan alternatif dengan komposisi sumber-sumber pembiayaan defisit.

Pada tahun 2006 terjadi perlemahan ekonomi, dan pemerintah segera bertindak untuk tetap menjaga daya beli khususnya masyarakat miskin. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Adanya pemberian Bantuan Operasi Sekolah (BOS).
  • Adanya pemberian bantuan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2020 dijalankan kebijakan fiskal yang memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Meneruskan dan meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat, seperti Jamkesmas, Raskin, BOS, dan lain sebagainya.
  2. Melanjutkan stimulus fiskal yang berupa pembangunan infrastruktur negara, pertanian, energi, dan proyek-proyek yang bersifat padat karya.
  3. Pemberian insentif dalam hal pajak dan bea masuk untuk membantu memulihkan sektor usaha dan bisnis.
  4. Menjaga anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

4. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2020 sampai dengan saat ini (tahun 2020). Kebijakan fiskal yang dilaksanakan berupa:

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: